Oleh: Nasta Mahardi (Alumni Pendidikan Sejarah UNS Angkatan 2021)
Surakarta bukan sekadar kota yang dikenal sebagai jantung budaya Jawa, ragam kuliner keplek ilat, atau bahkan sosok “pria Solo” yang terkenal itu. Di balik citra aristokratisnya yang masih kita kenal hari ini, ada sejarah panjang yang acap kali tak pernah tersentuh dan tersampaikan kepada masyarakat—suatu ironi yang dibiasakan di negeri ini.
Dalam cerita yang barangkali sengaja dikubur itu, ada kisah-kisah dari petani, buruh, dan wong cilik yang pernah bangkit dan bersuara untuk melawan lalu dibungkam, bahkan hilang. Suatu itulah yang coba digali oleh John Roosa, sejarawan Indonesianis yang menaruh perhatian terhadap studi sejarah Indonesia kontemporer, khususnya soal peristiwa 1965–1966.
Fragmen sejarah ini tertulis dalam buku karya John Roosa berjudul Riwayat Terkubur yang pertama kali terbit pada Maret 2024 oleh Marjin Kiri. Dalam babkeempat dari tujuh bab buku ini, yakni Serangan Tidak Terduga: Penumpasan PKI di Surakarta, kita disuguhi fakta yang selama ini tidak pernah diceritakan dan diketahui khususnya oleh masyarakat Surakarta dan sekitarnya.
Oleh karena itu, saya akan melakukan resensi buku ini dengan beberapa catatan kecil yang saya kumpulkan sebelumnya untuk melengkapi apa yang telah disampaikan John Roosa dalam bagian itu. Mari kita telusuri satu per satu.
Tampak depan dan belakang buku Riwayat Terkubur. Sumber: Laman Marjin Kiri.
Bagian I: Membangun Sebuah Kota Merah
Dalam bagian pertama, John Roosa membedah bagaimana Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa tumbuh subur di tanah Surakarta. Tentu hal ini bukan karena kebetulan. Tanahnya memang subur: masyarakatnya didominasi buruh dan petani, feodalisme dari entitas kekuasaan yang ada di setiap lini kehidupan, dan jurang antara priyayi dan wong cilik sangat nyata terasa sehari-hari. Inilah kondisi yang menjadi embrio bagi tumbuhnya kesadaran kelas di kota ini.
Yang menarik, jalan masuk komunisme ke Surakarta justru dimulai dari rel kereta api. Proyek pembangunan rel kereta api saat itu memperlihatkan secara kasat mata betapa lebarnya kesenjangan sosial antara elite dan rakyat jelata. Dari Semarang, ide-ide radikal merambat ke Surakarta lewat Serikat Buruh Kereta Api pada 1920-an—dibawa oleh jaringan yang sebelumnya dirintis Henk Sneevliet sejak 1914. PKI sendiri lahir dari ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) yang didirikan Sneevliet, dan resmi menjadi PKI pada 23 Mei 1920 dalam kongres ke-7, terinspirasi langsung oleh Revolusi Bolshevik dan pembentukan Comintern di Moskwa.
Yang paling mengejutkan dari bagian ini adalah fakta bahwa komunisme di Surakarta tidak datang dalam wajah asing atau sekuler. Ia justru mengenakan jubah Islam. Strategi membentuk “SI Merah” — Sarekat Islam berhaluan kiri — bukan sekadar taktik oportunistik. Ia benar-benar mengakar, karena Surakarta adalah rumah bagi para cendekiawan muslim yang ingin menegakkan agama sekaligus membela suara kaum tertindas. Di titik inilah komunisme dan Islam bukan dua hal yang bertentangan, melainkan menyatu dalam semangat perlawanan terhadap kolonialisme.
Tokoh sentralnya adalah Misbach, anak saudagar batik kaya dari Kauman yang memilih jalan radikal. Ia adalah pemimpin surat kabar Islam Bergerak dan Medan Moeslimin, sekaligus menjadi pentolan embrio Muhammadiyah Surakarta. Dengan bekal intelektual dan religuisitas mempuni, ia menjelma sebagai juru bicara paling lantang bagi wong cilik. Misbach adalah pemersatu kaum kelas bawah yang garis politiknya keras dan tak kenal kompromi, hingga akhirnya ia ditangkap oleh kolonial. Pengaruhnya tidak berhenti di sana—dari lingkaran Misbach lahir murid-muridnya: Ahmad Dasuki yang kelak menjadi wakil di Konstituante 1956–1965, dan Haroen Rasjid, yang istrinya adalah pimpinan Gerwani Surakarta. Keduanya keluar-masuk penjara dan menjadi pemimpin PKI Surakarta setelah 1945.
Haji Misbach. Sumber: Cover Medan Moeslimin, 1 Januari 1925.
PKI tumbuh subur di Surakarta hingga 1927, sampai akhirnya dihantam oleh Pemberontakan Prematur yang menghancurkan banyak kadernya. Mas Marco dan murid-murid Misbach banyak yang dibuang ke Boven Digoel. Surakarta periode 1910-an akhir sampai 1920-an akhir sebenarnya adalah ladang tempur pergerakan nasional yang sangat dinamis — sebuah kenyataan yang kontras dengan narasi resmi yang lebih suka memperlihatkan Surakarta masa jaya di bawah Pakubuwono X dan Mangkunegoro VII. Pasca 1927, PKI bergerilya dalam senyap, melewati relung-relung kehidupan masyarakat yang tak pernah padam.
PKI muncul kembali setelah kedatangan Jepang pada 1942 hingga 1945. Dengan Haroen Rasjid dan Ahmad Dasuki sebagai motor penggeraknya, PKI menjadi kekuatan besar yang bahkan menguasai jalannya pemerintahan Surakarta untuk Republik Indonesia. Mereka terlibat langsung dalam peristiwa Swapraja 1946—termasuk penculikan residen dan wakil residen Surakarta—sebagai bagian dari upaya menghapus sisa-sisa kekuasaan feodal kerajaan.
Posisi PKI Surakarta semakin menguat karena figur nasional seperti Amir Sjarifoeddin yang menjadi Menteri Pertahanan, dan Wikana yang pada Agustus 1947 diangkat sebagai Gubernur Militer untuk Surakarta. Mereka memanfaatkan sayap kiri untuk memperkenalkan pendidikan politik (pepolit) ke dalam tubuh TNI. Tokoh yang berperan penting di sini adalah Alimin, veteran PKI Surakarta yang menjadi jembatan antara partai dan militer.
Namun kekuatan PKI yang semakin besar justru membuat khawatir kelompok-kelompok muslim sayap kanan—terutama mereka yang dulu adalah penentang Misbach di era 1920-an. Kelompok anti-komunis ini mendapat angin segar ketika A.H. Nasution dan pasukan TNI Divisi Siliwangi tiba di Surakarta pada Februari 1948. Ketegangan antara kiri dan kanan pun memanas.
PKI menolak program “Rasionalisasi” Moh. Hatta yang sejatinya adalah upaya penyingkiran sayap kiri dari tubuh militer. Kolonel Soetarto, komandan pasukan di Surakarta, bahkan berbalik arah: ia melakukan pembersihan pasukannya sendiri dari unsur-unsur anti-pepolit PKI. Ketegangan semakin memuncak menjadi konflik terbuka antara Masjumi dengan Hizbullah dan Divisi Siliwangi di satu sisi, melawan PKI dengan Divisi IV pimpinan Soetarto di sisi lain. Saling serang di jalan terjadi. Korban berjatuhan. Puncaknya, Soetarto ditembak mati oleh orang tak dikenal pada 2 Juli.
Situasi semakin tidak terkendali. Gatot Subroto diangkat sebagai Gubernur Militer pada 15 September 1948. Pasukan Divisi IV kemudian menduduki Madiun — dan dari situlah lahir peristiwa Madiun 1948, pemberontakan PKI besar-besaran di bawah pimpinan Musso. Sukarno dan Hatta berhasil menjinakkan pemberontakan itu, dan Amerika Serikat menyambut kabar tersebut dengan gembira — karena AS sangat memahami betapa besarnya PKI sebagai kekuatan yang mengganggu kepentingannya, termasuk dalam urusan dana rekolonisasi Belanda yang dimotori AS.
Tapi PKI tidak kendor. Di Surakarta, mereka justru semakin mantap. Buktinya paling nyata pada Pemilu 1955 — PKI meraih suara mayoritas di tiga dari enam kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta. Dalam pemilu legislatif kota dan provinsi, PKI meraih mayoritas kursi dewan kota dan berhasil mengganti wali kota dengan kadernya sendiri: Utomo Ramelan. PKI dan Ramelan bekerja sesuai rambu-rambu, pro-rakyat, dan semakin mengakar di kehidupan warga.
Di masa Demokrasi Terpimpin, corak Surakarta benar-benar menjadi merah. PKI tidak hanya bermain di ranah politik formal — mereka juga masuk ke dunia kebudayaan. Pemain wayang orang ada yang berafiliasi PKI. Lekra mengorganisasi kelompok ketoprak. Konferensi pertama Lekra bahkan digelar di Surakarta pada 1959. PKI menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan kota — budaya, seni, dan politik berjalan bersama.
Satu poin penegasan yang penting dari Roosa: PKI tidak bisa dipahami hanya dari kacamata Leninisme atau Stalinisme. PKI Surakarta terikat erat dengan budaya Jawa, gerakan buruh, dan tradisi tani. Kombinasi komunisme dan Islam di sini adalah strategi autentik melawan kolonialisme — bukan sekadar impor ideologi dari luar.
Bagian II: G30S di Surakarta
Roosa memberikan perspektif yang menantang narasi resmi sejak halaman pertama bagian ini. G30S, menurutnya, tidak layak disebut “gerakan” dalam pengertian penuh — skalanya terlalu kecil dan waktunya terlalu singkat. Fokus utamanya memang kudeta di Jakarta. Namun di Jawa Tengah, ada juga percikan yang menyala — di Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Salatiga, semuanya di bawah wilayah Kodam Diponegoro.
Di Semarang, para kolonel menculik panglima Kodam dan menduduki radio setempat. Di Surakarta, pola yang sama terjadi: perwira-perwira junior menculik Komandan Kodim, kepala staf, dan Komandan Brigif IV, sekaligus menduduki RRI Surakarta. Keterlibatan Kodam Diponegoro ini membuat banyak pengamat berpendapat bahwa G30S sebenarnya digerakkan oleh sekelompok perwira di Jawa Tengah — bukan semata-mata di Jakarta. Letkol. Untung, yang namanya kemudian menjadi wajah G30S, awalnya berdinas di Surakarta sebelum dipindahtugaskan ke Cakrabirawa di Jakarta pada awal 1965.
Menurut Roosa, dalang sesungguhnya G30S justru ada di Jawa Tengah, bukan Jakarta. Peran kunci dimainkan oleh Biro Chusus PKI, sebuah unit penghubung antara PKI dengan perwira-perwira militer simpatisan. Di Jawa Tengah, banyak tentara yang mendukung PKI, dan jaringan ini sudah dibangun selama bertahun-tahun.
Figur yang paling hidup dalam narasi Roosa adalah Pak Bronto, Sersan Mayor di Brigif IV TNI AD yang bermarkas di Benteng Vastenburg. Batalionnya dipimpin Mayor Sudigdo, yang dikenal sebagai Batalion Digdo, dan menjadi kunci untuk memahami hubungan nyata antara PKI dan TNI AD di level bawah. Pak Bronto tidak datang ke PKI karena dipaksa atau tertipu. Ia tergerak karena menyaksikan sendiri pemogokan buruh di Delanggu tahun 1948 dan melihat betapa banyak kalangan nasionalis yang tidak memihak sesama buruh dan rakyat miskin. Seorang komisar politik yang mengajarkan “isme-isme besar”: imperialisme, nasionalisme, kapitalisme, komunisme, membuka kesadarannya secara perlahan.
Pak Bronto adalah bawahan langsung Letkol. Untung, dan ia menggambarkan Untung sebagai komandan yang baik: tidak mementingkan diri sendiri, tidak meminta perlakuan khusus. Bronto dan koleganya bahkan nyaris tidak bisa masuk TNI pasca kemerdekaan, hingga Slamet Riyadi menerima mereka di bawah komandonya di Surakarta. Yang mengejutkan, Siswoyo (pimpinan PKI Surakarta saat itu) mengklaim bahwa Slamet Riyadi sendiri pernah bersumpah bergabung dengan PKI pada awal 1949, sumpah yang diangkat di hadapan sosok yang dikenal sebagai Pak Karto.
Nama aslinya Suhadi Bengkring, juga dikenal sebagai Bung Hadi, adalah pemimpin bawah tanah PKI Surakarta yang bertahan sejak pemberontakan prematur 1926–1927. Setelah Kongres ke-4 PKI tahun 1947 di Surakarta, ia diangkat menjadi Ketua Cabang Surakarta. Namanya muncul dalam memoar Rewang, anggota Politbiro PKI asal Surakarta.
Dalam pertemuan dengan utusan Biro Chusus PKI pada 28 September, Pak Bronto menerima pesan singkat: ada sekelompok kecil personel AD yang akan melancarkan aksi di Jakarta, dan mereka harus didukung. Tapi tidak ada detail rencana yang diberikan. Instruksinya sederhana: rebut Surakarta, keluarkan pernyataan mendukung Dewan Revolusi, lalu tunggu perintah lebih lanjut dari radio.
Para personel AD kemudian mendiskusikan rencana aksi yang lebih spesifik. Mereka membentuk sebuah Komite. Yang menarik, komite ini bersifat egaliter total: semua anggota setara tanpa memandang pangkat. Komite dipecah menjadi beberapa tim dengan tugas berbeda, masing-masing ditugaskan menculik komandan kunci AD di Surakarta. Target dipilih karena berhaluan kanan dan memimpin pasukan terbanyak di kota. Tujuannya: menguasai Surakarta sepenuhnya.
RRI Surakarta berhasil dikuasai tanpa pertumpahan darah, sebab para karyawan di sana adalah kolega sendiri. Dari siaran itulah mereka mendengar nama Untung disebut sebagai pemimpin G30S di Jakarta. Pada 1 Oktober, Komite berhasil melaksanakan semua rencananya di Surakarta. Tapi setelah itu, mereka tidak tahu harus berbuat apa.
PKI Surakarta tidak mengerahkan massa sipil untuk turun ke jalan. Satu-satunya langkah yang diambil adalah pengumuman pada malam harinya. Utomo Ramelan sebagai wali kota mengeluarkan pernyataan mendukung langkah ini melalui RRI pada pukul 18.00. Di saat yang sama, Komite mengetahui bahwa G30S di Jakarta telah gagal. Para anggotanya tetap bingung dan tidak punya arah, namun Surakarta tetap menjadi basis gerakan. Pada 3 Oktober, aksi resmi dihentikan dan seluruh tahanan dibebaskan. Tidak ada darah yang tertumpah, tidak ada yang disakiti.
RPKAD atau Kopassus tidak berbuat apa-apa saat itu. Tidak ada pertempuran di Surakarta sepanjang Oktober 1965, sebagian karena Divisi Diponegoro kekurangan pasukan untuk dikerahkan. Para anggota Komite sendiri sudah tahu apa konsekuensi yang menanti: hukuman dan penjara. Tapi mereka menghadapinya sebagai sebuah pembangkangan militer yang sadar, bukan pemberontakan bersenjata yang membabi buta.
Satu detail yang jarang diketahui publik: Aidit sedang berada di Surakarta saat peristiwa itu berlangsung. Ia terbang ke Jawa Tengah dengan pesawat TNI AU ketika G30S ambruk di Jakarta, mendarat di Yogyakarta lalu berpindah-pindah. Ia menghabiskan banyak waktu di Surakarta dan sekitarnya dan itu masuk akal, karena ia tahu wilayah ini adalah basis terkuat PKI. Aidit akhirnya ditangkap pada 22 November. Boleh jadi Aidit berencana melakukan perlawanan dari sini, tapi keputusan resmi partai tidak demikian. Rewang sendiri mengakui bahwa di Jakarta pun ketika itu terjadi kebingungan besar di antara anggota partai.
Bagian III: Invasi RPKAD dan Pembantaian Massal
Perdamaian tentatif di Surakarta bertahan hampir tiga minggu penuh hingga pasukan RPKAD dari Jakarta tiba pada 22 Oktober. Mereka datang dengan kekuatan dua kompi, sekitar 150 prajurit, di bawah komando Kolonel Sarwo Edhie Wibowo yang hadir atas restu Sukarno sendiri. Tugas utama mereka bukan bertempur, melainkan memaksa aparat AD dan kepolisian setempat untuk menyerang PKI.
Sarwo Edhie membawa satu perintah sederhana dari Jakarta: PKI harus ditumpas, dan siapa pun yang bekerja sama dengan PKI akan diperlakukan sebagai pendukung PKI. Ia menetapkan Surakarta, Boyolali, dan Klaten sebagai “Daerah Maut,” mendirikan markasnya di Kartasura, dan mulai mengendalikan seluruh wilayah sekitar.
Langkah pertama Sarwo Edhie adalah menangkap Utomo Ramelan pada 23 Oktober dan menggantinya dengan perwira AD. Hal yang sama dilakukan di Klaten dan Boyolali. Bahkan lurah pun tidak luput dari pembersihan. Untuk memperluas jangkauan aksinya, ia merekrut organisasi-organisasi massa non-PKI: Muhammadiyah, NU, PNI, dan paramiliter. Semua diberi satu narasi propaganda yang sama, bahwa PKI telah melakukan pembunuhan, dan sekarang adalah waktu untuk balas membunuh. Segala bentuk kekerasan terhadap pendukung PKI dinyatakan diperbolehkan.
Mereka diberi pelatihan dan senjata. Setelah itu, mereka disuruh “ngamuk” menangkap dan membunuh simpatisan PKI tanpa batas. Dalam kesempatan yang sama, mereka juga menjarah warga Tionghoa sebagai semacam “kompensasi” tidak resmi, karena AD memang membiarkan mereka mencari dana sendiri untuk mendanai operasi pembantaian ini. Yang lebih mengejutkan, ada juga jaringan donatur sipil. Para saudagar batik di Laweyan, misalnya, memberikan dana kepada AD sekaligus mengarahkan siapa saja yang harus menjadi sasaran. Dendam lama, persaingan bisnis, dan ideologi bercampur menjadi satu dalam mesin kekerasan ini.
Polanya konsisten dan dingin: mendatangi rumah-rumah, menggiring korban atau mengangkut mereka dengan truk ke kantor polisi atau markas tentara, kemudian memindahkan mereka ke penjara. Di Surakarta, dua lokasi utama yang digunakan adalah bagian belakang Balaikota dan Sasono Mulyo. Di Sasono Mulyo saja, hampir 1.200 orang ditahan sekaligus.
Mereka diinterogasi, lalu diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: A, B, dan C. Hal ini berdasarkan tingkat keterlibatan yang dituduhkan. Markas Polisi Militer di sebelah Balaikota menjadi pusat interogasi. Dari sana, sebagian orang dibuang ke Pulau Buru atau kamp Plantungan. Yang lainnya, nasibnya tidak pernah tercatat dengan jelas. Di halaman 259 hingga 261, Roosa menampilkan sejumlah kisah para tahanan yang menghidupkan statistik itu menjadi wajah-wajah manusia yang nyata.
Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana pembantaian ini dimungkinkan secara struktural: ketiga batalion TNI yang selama ini menjadi pelindung de facto warga PKI Surakarta sengaja dipindahkan keluar kota terlebih dahulu. Tidak ada yang tersisa untuk habisan (puputan) dan anggota PKI siap untuk itu. Tapi yang datang bukan perang terbuka, melainkan pembantaian satu arah.
Orang-orang yang “dicurigai” diangkut menggunakan truck. Sumber: John Roosa, Riwayat Terkubur, hlm. 251.
Bagian IV: Kesimpulan
Akhir Desember 1965, Sarwo Edhie menyatakan bahwa proses pembersihan di Surakarta telah selesai. Ia kemudian melakukan konvoi keliling Jawa Tengah untuk mengumumkan bahwa PKI sudah tiarap. Sebuah tur kemenangan yang berdiri di atas ribuan nyawa. Roosa menegaskan bahwa pembantaian 1965–1966 di wilayah Surakarta tidak hanya menghancurkan PKI sebagai partai politik. Yang ikut hancur adalah sebuah budaya. Budaya egaliter yang dibangun selama lebih dari dua generasi, dari 1910-an hingga 1960-an. Budaya yang bermula dari semangat Mas Marco yang sederhana namun revolusioner: sama rata, sama rasa.
PKI Surakarta lahir dari mobilisasi nyata kaum buruh dan petani—mereka yang selama masa penjajahan tidak punya suara, lalu berjuang bersenjata pada paruh 1940-an, mengklaim hak sebagai warga negara dalam republik yang baru lahir, dan bahkan berhasil mengakhiri hak istimewa kerajaan melalui peristiwa Swapraja 1946. Mengikuti teladan Misbach, mereka mengombinasikan Islam dan komunisme bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai dua aliran yang menyatu dalam satu muara: keadilan sosial dan kesamaan hak bagi kaum miskin dan tertindas.
Ironi Terbesar Orde Baru
Orde Baru di bawah Soeharto tidak hanya mengubur pengalaman politik egaliter puluhan tahun itu, ia secara aktif menghidupkan kembali budaya aristokrasi turun-temurun Surakarta dari masa kolonial yang justru selama ini coba dilawan. Istri Soeharto, Siti Hartinah, adalah ningrat Mangkunegaran. Soeharto sendiri adalah penduduk desa biasa dengan asal-usul orang tua yang tidak jelas, tapi ia mengklaim garis biru istrinya untuk bisa dimakamkan berdampingan dengan makam-makam Adipati Mangkunegaran.
Roosa menutup dengan sebuah gambaran yang sulit dilupakan: Soeharto terbaring dalam kemegahan di pemakaman yang bernuansa kebangsawanan, sementara mayat-mayat rakyat jelata yang dieksekusi oleh pasukannya di Jembatan Bacem tergeletak dengan hina di lokasi yang entah berantah.
Salah satu kios milik orang Tionghoa di Surakarta yang dibakar. Sumber: John Roosa, Riwayat Terkubur, hlm. 258.
Riwayat Terkubur bukan buku yang nyaman dibaca, tapi justru itulah gunanya. Ia menolak narasi tunggal, menggali apa yang sengaja dikubur, dan mengingatkan kita bahwa sejarah yang tidak diakui akan terus berdenyut di bawah permukaan. Surakarta yang kita kenal hari ini adalah kota yang sudah kehilangan banyak lapisan dirinya. Buku ini adalah salah satu upaya untuk mengembalikan lapisan-lapisan itu, satu halaman demi satu halaman.
